IMPLIKASI UU SISDIKNAS TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM

6 04 2010

IMPLIKASI UU SISDIKNAS TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disahkan oleh DPR pada tanggal 11 Juni 2003, dan diberlakukan pada tanggal 8 Juli 2003. [9] Dalam Batang Tubuh Undang-Undang tersebut memuat 22 Bab, dan 77 Pasal, adalah cukup ideal dan akomodatif dalam mengatur sistem pendidikan di Indonesia, termasuk sistem pendidikan Islam. Secara berturut-turut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dasar, Fungsi dan Tujuan Pendidikan
Sebagaimana disebutkan dalam Bab II, pasal 1 bahwa : “Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945″. Secara konseptual, dasar pendidikan nasional ini mengandung nilai-nilai yang tidak diragukan lagi kehandalannya, amat ideal dan luhur, dan secara konsensus seluruh bangsa Indonesia sudah menerimanya. Karena hakekat kedua dasar tersebut secara filosofis merupakan bagian dari filsafat Islam, artinya seluruh kandungan isi dan maknanya tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan tercerminkan dalam ajaran Islam. Karena itu, kedua dasar tersebut harus diterjemahkan dan ditafsirkan secara Islami, dengan pola menginternalisasikan nilai-nilai Islami ke dalam seluruh kandungan isi dan makna kedua dasar tersebut. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara termasuk penyelenggaraan satuan pendidikan akan terisi oleh nilai-nilai yang semakin identik dengan ajaran Islam.
Sedangkan hakekat fungsi pendidikan nasional yang ditetapkan dalam Pasal 2, yakni : “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kalimat ini sederhana, namun memiliki makna yang dalam dan luas. Di mana bangsa yang cerdas adalah bangsa yang dibangun atas tiga pilar. Pertama, memiliki kemampuan dalam menguasai berbagai aspek kehidupan, baik aspek ekonomi, sosial, politik, hukum, ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun aspek agama. Kedua, memiliki watak kepribadian yang luhur dan anggun, patriotis dan nasionalis, serta watak bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidup. Ketiga, memiliki peradaban yang humanis religius, serta kewibawaan yang tinggi, sehingga bangsa-bangsa lain tidak memperlakukan dan mengintervensi bangsa Indonesia sekehendaknya. Semua ini menjadi tanggung jawab pendidikan, termasuk pendidikan Islam.
Untuk itu, setiap satuan pendidikan, termasuk pendidikan Islam dituntut dalam programnya mencerminkan tiga pilar tersebut, sehingga dapat mencerdaskan kehidupan peserta didik. Dengan kata lain, pendidikan Islam dituntut mampu mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menguasai berbagai aspek kehidupan termasuk aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dipandu secara utuh oleh keimanan dan ketakwaan, sehingga akan menampilkan sosok manusia yang berketrampilan luhur dan tinggi.
Selanjutnya, tujuan pendidikan yang ditetapkan dalam pasal tersebut adalah : “Untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.
Konsep ini akan menghasilkan manusia yang sempurna (insan kamil), yakni terbinanya seluruh potensi yang dimiliki baik jasmani, intelektual, emosional, sosial, agama dan sebagainya. Dengan demikian, ia dapat mengemban tugas hidupnya dengan baik dan penuh tanggung jawab, baik yang berkenaan dengan kepentingan pribadi, masyarakat, bangsa dan negaranya. Untuk itu, setiap penyelenggaraan satuan pendidikan dituntut agar dapat mengorientasikan dan menjabarkan tujuan tersebut.
Implikasinya terhadap pendidikan Islam adalah menuntut terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang Islami, kondusif, harmonis, dan penuh dialogis. Proses pembelajaran yang seperti ini akan mendorong peserta didik untuk secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan iman, kedalaman ilmu, dan ketrampilan profesional, sehingga dapat bertanggung jawab dalam mengemban tugas hidupnya sebagai ‘abdullah sekaligus sebagai khalifatullah fil ardhi, dalam rangka mewujudkan rahmatan lil ‘alamin.

2. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan
Sebagaimana ditetapkan dalam Bab III, pasal 4 : “Pendidikan diselenggarakan dengan prinsip demokratis, berkeadilan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa; prinsip satu kesatuan yang sistemik; prinsip pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik; prinsip keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik; prinsip pengembangan budaya membaca, menulis dan berhitung; prinsip pemberdayaan semua komponen masyarakat”.
Prinsip penyelenggaraan pendidikan yang seperti ini menunjukkan prinsip yang holistik (menyeluruh), terbuka dan akomodatif dari berbagai aspirasi atau tuntutan masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak bangsa. Aksentuasi prinsip-prinsip tersebut terletak pada penyelenggaraan pendidikan yang demokratis, berkeadilan, desentralisasi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pendidikan yang seperti ini akan memberikan kebebasan dalam berfikir dan berkreasi positif bagi anak didik, serta terbuka bagi masyarakat.
Implikasinya terhadap pendidikan Islam adalah menuntut agar dalam penyelenggaraan satuan pendidikan Islam diletakkan pada prinsip berwawasan semesta, demokratis, keterpaduan yang sistemik, pembudayaan dan pemberdayaan, uswatun hasanah, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dari prinsip-prinsip inilah akan melahirkan paradigma baru dalam pendidikan Islam.

3. Hak dan Kewajiban
Dijelaskan dalam Bab IV, pasal 5 : “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, dan “Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan”. Konsep ini lebih menekankan pada pemerataan pendidikan bagi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Ada indikasi bahwa permasalahan menonjol yang dihadapi pendidikan nasional, sebagaimana diungkapkan mantan Mendiknas Yahya A. Muhaimin, yaitu : (1) masih rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan, (2) masih rendahnya mutu dan relevansi pendidikan, dan (3) masih lemahnya manajemen pendidikan”.

Ditetapkannya hak dan kewajiban warga negara tersebut dalam rangka mengantisipasi, mengatasi dan menuntaskan adanya kesenjangan memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk itu semua warga negara (orang tua, masyarakat, dan Pemerintah/Pemerintah Daerah) dilibatkan secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk tujuan itu UU Sisdiknas mempersyaratkan adanya badan hukum pendidikan, sebagaimana diamanatkan pasal 53 UU Sisdiknas: “(1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan, (2) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan undang-undang tersendiri”.
Implikasi terhadap pendidikan Islam, adalah menuntut agar pendidikan Islam ke depan dapat meningkatkan pemerataan, mutu dan relevansi pendidikan, serta manajemen pendidikan bagi warga negara dalam memperoleh pendidikan. Hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu bagi semua pihak itu tentu pula ditindaklanjuti dengan menghilangkan diskriminasi dari Pemerintah, baik antara sekolah swasta dengan negeri maupun Islam dengan umum.
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, ditegaskan perlu adanya kerja sama yang lebih erat, kokoh, teratur dan merata antara Pemerintah, masyarakat dan sekolah (negeri/swasta) dalam mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di dunia pendidikan termasuk dunia pendidikan Islam, terutama terkait dengan masalah pemerataan pendidikan, mutu dan relevansi pendidikan, serta manajemen pendidikan.

4. Peserta Didik
Ditetapkan dalam Bab V, pasal 12 bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak : “mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”, dan “mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya”. Substansi Bab ini menekankan arti pentingnya pendidikan agama bagi peserta didik yang sesuai dengan agama yang dianutnya, karena bertujuan untuk melindungi akidah agama dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan sesuai dengan agama yang dianutnya. Hal ini sebagai realisasi dari Pancasila, terutama sila pertama : “Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 ayat 3 : “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa …”, serta untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, sebagaimana di atas.
Pendidikan agama ini memiliki transmisi spiritual yang lebih nyata dalam proses pembelajaran. Kejelasannya terletak pada keinginan untuk mengembangkan keseluruhan aspek dalam diri anak didik secara berimbang, baik aspek intelektual, imajinasi dan keilmiahan, kultural serta kerpibadian. Hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama, perlu disesuaikan dengan bakat, minat dan kemampuannya. Karena itu, dalam mengimplementasikan pasal tersebut perlu ditekankan kepada penciptaan atmosfir dan proses pembelajarannya, sehingga peserta didik benar-benar memahami, menghayati, dan mengamalkan dari setiap apa yang diajarkan.

5. Bentuk Penyelenggaraan Pendidikan
Dalam Bab VI dijelaskan secara rinci mengenai jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Pada pasal 13 disebutkan : “Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya”, dan “diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh”. Dalam penjelasan dijelaskan, pasal tersebut cukup jelas. Namun di sini ada kalimat yang menimbulkan berbagai penafsiran, yakni “yang dapat saling melengkapi dan memperkaya”. Jika kata “melengkapi” ini tidak dijelaskan secara rinci dalam konteks apa ia digunakan, maka akan timbul penafsiran-penafsiran lain.
Pengertian ini bisa menunjukkan tiga konteks; pertama, adanya suatu barang tapi kurang lantas ditambah, sehingga menjadi lengkap, kedua adanya suatu barang, lantas ditambah barang lain, dan ketiga, tidak adanya suatu barang, lantas diadakan.
Jika konteks pertama digunakan dalam menafsirkan kata “melengkapi”, maka akan menunjukkan bahwa program-program yang ada pada jalur pendidikan formal yang kurang/belum terlaksana, akibat faktor lain seperti sedikitnya waktu belajar, kurangnya sarana dan prasarana, atau belum terpahamkannya program tersebut oleh peserta didik, dan lain sebagainya, maka dapat ditambah program-program tersebut melalui jalur pendidikan nonformal atau informal, yang berfungsi sebagai penambah atau pendukung program yang sudah ada.
Implikasinya sama-sama diakui keberadaannya tetapi tidak disetarakan hasil pendidikannya. Sebagai contoh misalnya, keberadaan antara Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebagai jalur pendidikan formal, dengan Taman Pengajian Al-Qur’an (TPA atau TPQ) sebagai jalur pendidikan nonformal. Dengan demikian, pasal 26 ayat 6 tentang hasil pendidikan nonformal, dan pasal 27 ayat 2 tentang hasil pendidikan informal perlu ditinjau kembali.
Jika konteks kedua digunakan digunakan dalam menafsirkan kata “melengkapi”, maka akan menunjukkan bahwa program-program yang ada di jalur pendidikan formal, dan sudah terlaksana dengan baik atau sempurna, maka bisa menambah program-program lain yang tidak ada di jalur pendidikan formal, melalui jalur pendidikan nonformal atau informal yang berfungsi sebagai pelengkap. Jika penafsiran ini yang digunakan maka sebagai salah satu syarat adalah peserta didik harus menempuh jalur pendidikan formal.
Implikasinya sama-sama diakui keberadaannya, dan hasil pendidikannya disetarakan dengan hasil program pendidikan formal melalui proses penilaian atau lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dengan demikian pasal 26 ayat 6, dan pasal 27 ayat 2 perlu ditindak lanjuti.
Konteks ketiga, jika konteks ini yang digunakan dalam menafsirkan kata “melengkapi”, maka menunjukkan bahwa program-program yang tidak ada di jalur pendidikan formal, dapat diadakan dan dikembangkan melalui jalur pendidikan nonformal atau informal yang bersifat pengganti. Dengan demikian pasal 26 ayat 6 , dan pasal 27 ayat 2, perlu ditindak lanjuti.

Namun perlu di garis bawahi, jika peserta didik hanya menempuh pada jalur pendidikan nonformal, atau informal dengan mendasarkan pada pasal 26 ayat 6 dan pasal 27 ayat 2, dan tidak mengikuti jalur pendidikan formal, maka sangat dikhawatirkan, ke depan jalur pendidikan formal akan mengalami degradasi, karena ditinggalkan atau tidak dimasuki lagi oleh peserta didik, dan ini akan menimbulkan persoalan yang lebih kompleks lagi, terutama masalah aturan yang menyangkut syarat rekruitmen calon pegawai negeri atau swasta, atau menyangkut masalah diversifikasi kurikulum yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
Oleh karena itu pasal 13, pasal 26 ayat 6 dan pasal 27 ayat 2 perlu adanya penjelasan yang jelas dan rinci. Demikian juga kata “jarak jauh” sering diartikan dengan kelas jauh, padahal maknanya sangat jauh berbeda.
Pemerintah di era Reformasi lebih radikal dalam memasukkan kebijakan pendidikan agama (religius education) dalam Undang-Undang. Dijelaskan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan formal yang diakui baik pada level dasar maupun level lanjutan. Pasal 17 ayat 2 berbunyi : “Bentuk pendidikan dasar adalah Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sekolah-sekolah lain yang sederajat, dan pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) ada Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau sekolah-sekolah lain yang sederajat”.
Pasal 18 ayat 3 menyebutkan : “Bentuk dari Sekolah Menengah Umum (SMU) adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) juga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau sekolah-sekolah lain yang sederajat”.
Demikian juga dengan pesantren. Lembaga pendidikan asli Indonesia ini secara eksplisit telah diakui eksistensinya. Dalam pasal 30 ayat 4 disebutkan : “Bentuk pendidikan agama bisa berupa pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera dan pendidikan lain yang sejenis” .

Tetapi sayangnya, berbagai kebijakan pemerintah yang relatif membawa angin segar bagi pengembangan pendidikan Islam tersebut kurang dapat diimplementasikan dengan baik. Hal ini disebabkan belum diselesaikannya persoalan mendasar yang terjadi dalam dunia pendidikan nasional, terutama madrasah dan pesantren; yaitu :
Pertama, telah terjadi dualisme dalam sistem pendidikan nasional. Bukan saja antar lembaga pendidikan di bawah Departemen Agama dengan lembaga di bawah Departemen Pendidikan Nasioanl, tetapi juga dengan lembaga-lembaga pendidikan di bawah departemen lainnya. Dualisme ini kalau ditarik ke belakang, sesungguhnya merupakan warisan kolonial Belanda, yang secara bersamaan memberlakukan sistem pendidikan Islam pribumi (madrasah dan pesantren) yang berjalan sesuai ciri khasnya serta sistem pendidikan pribumi model Belanda (sekolah) yang berkembang menjadi pusat pengajaran dan pelatihan bagi kaum elit pribumi yang memiliki hubungan dengan pemerintah Hindia Belanda.
Kedua, kualifikasi dan kompetensi tenaga pengajar pada lembaga pendidikan madrasah dan pesantren masih rendah. Sering terjadi seorang guru/ustadz harus mengajar bidang studi yang sama sekali bukan keahliannya atau bahkan pengangkatan guru tidak memperhatikan kualifikasi ijazah yang dimilikinya.
Ketiga, terjadi dikotomi keilmuan di kalangan siswa madrasah dan pesantren. Dkotomi ini tidak terlepas dari persepsi ulama dan para pengelola pendidikan Islam terhadap ilmu-ilmu umum. Kurangnya penghargaan terhadap ilmu-ilmu umum ini masih dijumpai sampai sekarang, meski jumlahnya sudah semakin kecil.
Keempat, kondisi lingkungan persekolahan dalam mengimplementasikan pendidikan yang bersifat non-akademik relatif rendah. Lingkungan masyarakat kita, selama ini memaknai pendidikan secara reduktif, yakni sebatas aktivitas pembelajaran kognisi saja. Sehingga ketika muncul gagasan pendidikan non-akademik, masyarakat kurang mendukungnya. Kondisi ini terjadi karena di lembaga-lembaga sekolah tidak dapat menterjemahkan konsep-konsep metodologi pada tataran sekolah.

Permasalahan-permasalahan di atas, ditambah persoalan lain seperti rendahnya pendanaan pendidikan, terbatasnya sarana dan prasarana, proses pembelajaran, dan lain-lain, manakala tidak segera diselesaikan, akan mengakibatkan kendala serius dalam pengembangan mutu pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

6. Standar Nasional Pendidikan
Sebagaimana ditetapkan dalam Bab IX, pasal 35, menyebutkan : “Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala”. Konsep ini jelas dan rinci sebagai bahan acuan dalam penyelenggaraan satuan pendidikan termasuk acuan pengembangan program-programnya. Oleh karena itu, implikasinya terhadap pendidikan Islam adalah setiap penyelenggaraan satuan pendidikan, harus mengacu kepada standar nasional pendidikan tersebut, sehingga dapat secara kompetitif dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan.

7. Kurikulum
Sebagaimana ditetapkan dalam Bab X pasal 36, 37, 38 yang intinya dijelaskan : “Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik”. Pengembangan kurikulum yang ditetapkan ini, dalam rangka membekali peserta didik dengan berbagai kemampuan yang sesuai dengan tuntutan zaman.
Seiring dengan pemberlakuan otonomi daerah, yang berpengaruh juga pada pemberian otonomi pendidikan, menuntut adanya pengembangan kurikulum yang lebih akomodatif di sekolah. Oleh karena itu, setiap satuan pendidikan Islam dituntut untuk mampu mengembangkan kurikulum, selain mengacu pada standar nasional pendidikan, juga harus mengacu pada keragaman kultur, dan potensi lingkungan daerah, sebagai bentuk pengembangan kurikulum muatan lokal, yakni menggali dan memberdayakan keragaman kultur dan potensi daerah sebagai bagian dari pengembangan kurikulum pendidikan. Dengan mengorientasikan pada peningkatan keimanan dan ketakwaan sebagai pemandu dalam menggali ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menggali dan memberdayakan keragaman kultur dan potensi daerah, akan tampil sosok yang berketrampilan dan berakhlak mulia dalam rangka memenuhi tuntutan dunia kerja.

8. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Fokus analisis ini lebih diarahkan pada pasal 40 ayat 2. Alasannya pasal dan ayat inilah inti dalam Bab XI. Dalam pasal dan ayat tersebut dijelaskan : “Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban : Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis; Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya”. Konsep yang ideal ini jika dapat diaplikasikan dalam setiap penyelenggaraan satuan pendidikan Islam, maka akan terwujud akuntabilitas lembaga pendidikan Islam yang mandiri menuju keunggulan, dan pada gilirannya akan mewujudkan kemajuan suatu bangsa dan negara.
Tentunya kewajiban-kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan seperti inilah yang dituntut dan diharapkan, sebab pendidik dan tenaga kependidikan merupakan kunci dalam peningkatan mutu pendidikan dan mereka berada di titik sentral dari setiap usaha reformasi pendidikan yang diarahkan pada perubahan-perubahan kualitatif. Setiap usaha peningkatan mutu pendidikan seperti pembaharuan kurikulum, pengembangan metode-metode mengajar, penyediaan sarana dan prasarana hanya akan berati manakala melibatkan tenaga pendidik (guru/dosen) dan tenaga kependidikan.
Namun demikian, kewajiban-kewajiban yang luhur dan amat berat tersebut, perlu diimbangi dengan peningkatan gaji. Perlu dibuat peraturan gaji khusus untuk pendidik dan tenaga kependidikan yang memungkinkan struktur penggajian tersebut berbeda dengan PNS lainnya, sehingga pendidik dan tenaga kependidikan tidak perlu melakukan aktivitas-aktivitas lain, selain berkonsentrasi secara profesional dalam menjalankan tugas-tugas yang luhur dan berat tersebut. Realisasi dari harapan ini adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

9. Sarana dan Prasarana Pendidikan
Sebagaimana ditetapkan dalam Bab XII pasal 45 ayat 1 dijelaskan bahwa : “Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik”. Pasal ini menekankan pentingnya sarana dan prasarana dalam satuan pendidikan, sebab tanpa didukung adanya sarana dan prasarana yang relevan, maka pendidikan tidak akan berjalan secara efektif.
Pendayagunaan sarana dan prasarana (hardware) tidak hanya secara fungsional membuat lembaga pendidikan Islam bersifat efektif, efisien, melainkan lebih dari itu akan memunculkan citra di mata publik sebagai lembaga yang bergengsi. Namun di sini yang lebih ditekankan adalah sarana dan prasarana yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan semua potensi peserta didik, dan disesuaikan dengan kondisi daerah di mana satuan pendidikan itu diselenggarakan, serta kemampuan pengelola dalam menggunakannya.

10. Pendanaan Pendidikan
Fokus dari analisis ini lebih diarahkan pada pasal 46 ayat 1 yang menetapkan: “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat”. Dan pasal 47 ayat a dan 2, yakni : “Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan berkelanjutan, dan Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal ini nampak terlalu politis, artinya keberanian pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana untuk sektor pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan adalah minimal 20 persen dari APBN dan APBD, ditambah lagi dalam pasal 34 ayat 2, disebutkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”. Jika hal ini dapat diwujudkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, maka akan dapat membantu benar dalam suksesnya pendidikan di Indonesia, namun di sini lagi-lagi ada tambahan kata “bersama dengan masyarakat”.
Di sinilah letak politisasi tersebut, sehingga pihak sekolah pada jenjang pendidikan dasar, masih ada pemungutan biaya sekolah. Namun demikian tidak menjadi masalah, asal pemerataan, mutu dan relevansi pendidikan, serta manajemen pendidikan lebih ditingkatkan, sehingga dapat mengantarkan anak didik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

About these ads

Aksi

Information

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: